Logo Kemenkes RI - Bapelkes Cikarang
Kesehatan

Kejahatan Lingkungan Sebagai Teror Yang Berkelanjutan

12 December 2012 Humas Bapelkes Cikarang
Kejahatan Lingkungan  Sebagai Teror Yang Berkelanjutan

Pembangunan telah berkembang dengan pesatnya baik di kota maupun perdesaan, ada yang berjalan dengan baik dalam artian telah memenuhi peraturan dan standart yang ditentukan oleh wilayah setempat. Namun faktanya tidaklah demikian, banyak penyimpangan terjadi dan hal ini sebenarnya sudah berlangsung lama.

Pengrusakan lingkungan terjadi dimana-mana dan berlangsung terus. Pengrusakan lingkungan tidak lain merupakan dampak langsung dari kejahatan lingkungan. Di dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan secara jelas tindak pidana kejahatan lingkungan hidup mulai dari Pasal 90 sampai Pasal 120. Secara garis besar yang dimaksud dengan unsur tindak pidana kejahatan lingkungan hidup adalah setiap orang atau badan hukum, melakukan perbuatan, yang merusak lingkungan.

Namun, penyelesaian kasus kejahatan lingkungan tidak semudah penyelesaian kasus kejahatan biasa, dan bahkan berlalu begitu saja. Padahal, dampak yang ditimbulkan menyebabkan kerusakan yang berkepanjangan dan membuat teror pada kemanusiaan. Contoh kasus-kasus kejahatan lingkungan yang terjadi di Tanah Air sangatlah banyak. Kita ambil saja tiga kasus pengrusakan lingkungan.

Pertama, semburan lumpur panas PT Lapindo Brantas. Semburan panas bermula tahun 2006. Hingga saat ini semburan masih kerap keluar di tempat yang berbeda. Dampak langsung terhadap semburan ini adalah rusaknya Daerah Aliran Sungai Kali Brantas; lumpur merubah bentang alam, jalan tol tidak berfungsi selama beberapa waktu; tergenanginnya desa-desa di Kecamatan/Kelurahan Porong, Jabon, Tanggulangin dan sekitarnya. Selain itu, lebih dari 8.200 jiwa warga harus dievakuasi yang saat ini menjadi pengungsi; rusaknya lahan perkebunan dan pertanian milik masyarakat, antara lain, lahan perkebunan tebu seluas 25,61 ha di Renokenongo, Jatirejo dan Kedungcangkring; lahan pertanian padi seluas 172,39 ha di Siring, Renokenongo, Jatirejo, Kedungbendo, Besuki Jabon dan Pejarakan Jabon; terhentinya aktivitas pabrik-pabrik, tidak dapat berfungsi lagi, dikarenakan tergenang lumpur dan terpaksa menghentikan aktivitas produksi dan merumahkan ribuan tenaga kerja, serta hilangnya pekerjaan bagi ribuan orang tenaga kerja. Terakhir, ancaman ekonomi, sosial dan ancaman terhadap semburan gas disekitarnya terhadap warga di wilayah semburan. 

Kedua, PT Kelian Equotor Mining (KEM) di Kalimantan Timur. Ini perusahaan tambang besar yang berkantor pusat di London. PT KEM menggunakan lebih dari enam juta meter kubik air bersih dari Sungai Kelian untuk operasi tambang mereka. Hanya empat juta meter kubik yang didaur ulang dalam tambang tersebut. Limbah air yang mengandung ion logam tingkat tinggi seperti mangan, sianida dan berlumpur dibuang begitu saja ke dalam Sungai Kelian. Dampak yang ditimbulkan berupa perubahan bentangan alam, dan ratusan danau buatan. Implikasinya, puluhan kampung-kampung di wilayah pertambangan kehilangan akses atas tanah adat mereka; merasakan dampak langsung berupa banjir. Bukan hanya masyarakat di sekitar tapi komunitas di bagian hulu. Sedangkan risiko, berhubungan dengan limbah racun, yang setiap saat menjadi ancaman bagi flora dan fauna di sekitarnya, termasuk manusia di sekitarnya dan ancaman banjir. 

Ketiga, Aurora Gold di Kalimantan, Newmont di Sulawesi Utara, dan Freeport di Papua. Perusahaan-perusahaan tersebut telah terbukti membuat limbah tailing ke dalam lingkungan di darat maupun ke laut dan telah menimbulkan risiko, dan berdampak negatif terhadap komunitas yang tinggal di kawasan itu, termasuk flora dan fauna.

Selain dilakoni dalam skala besar oleh perusahaan raksasa, kejahatan lingkungan juga dilakukan oleh sebagian masyarakat dalam skala kecil karena desakan ekonomi. Penambangan liar, pembakaran hutan untuk pertanian, pembuangan limbah rumah tangga dan sampah ke badan sungai, dan yang lain, menjadi sesuatu yang biasa di negeri ini.
Kejahatan yang terjadi pada kasus sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah suatu kejahatan yang tidak berhenti ketika pelaku berhasil dijebloskan ke dalam penjara atau memberikan ganti rugi. Kasus-kasus lingkungan hidup memiliki efek akumulatif berupa konsekuensi risiko yang luas dan baru dirasakan dalam jangka panjang dalam skala yang lamban dan pasti.

Karena rumitnya pembuktian pelaku tindak kejahatan lingkungan, maka kasus-kasus kerusakan lingkungan hidup harus diposisikan dalam kategori extraordinary crime dengan mengacu pada undang-undang khusus tentang lingkungan hidup di mana undang-undang tersebut mencantumkan secara tegas apa yang dimaksudkan dengan kejahatan lingkungan hidup.

Ini menunjukkan penangangan kejahatan lingkungan berupa penegakan hukum pidana masih sangat minim dari yang diharapkan. Beberapa faktor penyebab kejahatan lingkungan hidup antara lain sarana hukum pidana yang belum diterapkan secara maksimal, belum ada kesamaan persepsi para penegak hukum lainnya, rendahnya kesadaran hukum pengusaha, tidak netralnya lembaga peradilan, dan adanya ketidaksempurnaan perumusan tindak pidana, sanksi pidana, dalam undang-undang sektoral yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Sesuai Pasal 95 ayat 1 UU No. 32 Tahun 2009, disebutkan dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi menteri. Untuk itu perlu koordinasi yang terpadu antara Kementerian Lingkungan Hidup, Polri dan Kejaksaan Agung, sehingga penanganan kejahatan lingkungan lebih optimal.

Sedikitnya ada enam teror yang terus terjadi pada masyarakat akibat kejahatan lingkungan yang terus terjadi dan berulang-ulang dan tidak ada penyelesaiannya, kabut asap, banjir, kekeringan, gagal panen, hama penyakit, dan pencemaran tanah, air dan udara.

Hingga kini, kejahatan lingkungan masih terus berlangsung. Kita tinggal menunggu saja tayangan di media massa, teror-teror lingkungan yang terjadi pada tahun ini dan tahun selanjutnya. Banyaknya bencana yang ditimbulkan seolah-olah dianggap angin lalu. Pelaku kerusakan lingkungan tidak menyadari dampak kerusakan lingkungan lebih kejam dari pelaku teroris bom, karena “teroris lingkungan” mengakibatkan dampak yang luas.

Surjono Hadi Sutjahjo
Sumber Metro Kolom  Minggu, 7 Agustus 2011 11:59 WIB

 

Bagikan Berita Ini: