Logo Kemenkes RI - Bapelkes Cikarang
Kesehatan

Persiapan Bapelkes dalam menyongsong Universal Coverage

29 March 2012 Humas Bapelkes Cikarang
Persiapan Bapelkes dalam menyongsong Universal Coverage

Universal Coverage adalah program jaminan kesehatan untuk seluruh penduduk yang akan diberlakukan mulai 1 Januari 2014. Program ini berawal dari terbitnya UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)  dimana hanya ada 2 (dua) BPJS yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan merupakan transformasi dari PT Askes (Persero) dan akan menyelenggarakan program jaminan kesehatan untuk seluruh penduduk (universal coverage) dan akan mulai berlaku pada tahun 2014. BPJS Ketenagakerjaan akan ditransformasi dari PT Jamsostek (Persero), akan melaksanakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun. BPJS Ketenagakerjaan ini mulai berlaku pada Juli 2015.

Rencana dan langkah-langkah Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) dan Balai Pelatihan Kesehatan Nasional (Bapelkesnas) dalam rangka persiapan universal coverage, menjadi salah satu topik diskusi yang dibahas dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Operasional Program (Rakorpop) di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan yang diselenggarakan di Hotel Traveller Sentani, Papua tanggal 20 – 22 Februari yang lalu.

 

Bapelkes  Cikarang sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan diharapkan turut serta  melakukan persiapan untuk menyongsong diberlakukannya universal coverage di Indonesia. SDM yang terlatih merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari universal coverage, disamping pembiayaan program serta pemahaman masyarakat.  Oleh karena itu peran Bapelkes dikaitkan dengan tugasnya yakni melaksanakan pendidikan dan pelatihan  serta pengembangan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat. Ada 3 (tiga) jenis pelatihan yang utama dan perlu dilaksanakan dalam rangka universal coverage, yaitu : 1) Pratugas tenaga kesehatan, 2) Manajemen pengelolaan keuangan pelayanan kesehatan; dan 3) Pelatihan teknis dan fungsional yang dibutuhkan.

 

Hasil diskusi dengan Pusdiklat Aparatur, BBPK (Jakarta, Ciloto dan Makasar) dan Bapelkesnas (Cikarang, Semarang, dan Batam) diperoleh kesepakatan untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

 

  • Pengumpulan Dokumen oleh Pusdiklat Aparatur
  • Penyusunan Kurikulum dan Modul oleh Pusdiklat Aparatur, BBPK dan Bapelkesnas
  • Uji Coba Kurikulum dan Modul oleh Pusdiklat Aparatur, BBPK dan Baplekesnas
  • Penyempurnaan Kurikulum dan Modul (melalui workshop) oleh Pusdiklat Aparatur, BBPK dan Bapelkesnas
  • Workshop Kebijakan tentang PJKI (tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten) oleh Pusdiklat Aparatur, BBPK dan Bapelkesnas
  • Pelatihan TOT (Pratugas, Manajemen Keuangan Pelayanan Kesehatan, Teknis/ Fungsional) oleh Pusdiklat Aparatur
  • Pelatihan di Provinsi untuk peserta Kabupaten/Kota oleh BBPK dan Bapelkesnas
  • Pelatihan di Kabupaten untuk peserta dari Puskesmas oleh BBPK dan Bapelkesnas
  • Evaluasi Pasca Pelatihan oleh BBPK dan Bapelkesnas

Usaha untuk mewujudkan program universal coverage pasti tidak mudah. Tapi sebagai bagian dari masyarakat, Bapelkes Cikarang akan berusaha untuk memberikan yang terbaik sesuai tugas pokok dan fungsinya guna mendukung pelaksanaan program tersebut. Oleh karena itu selain koordinasi dan sinkronisasi kegiatan yang ada, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi agar tenaga kesehatan yang terlibat didalamnya akan menjadi pemangku kepentingan yang bertanggung jawab (responsible stakeholders).

Bagikan Berita Ini: